Good IT Governance
06/08/2020 | Administrator | Kerjasama
stmik-yadika.ac.id – Pasuruan. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi, baik bidang ekonomi, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, bahkan penyimpanan data.
Dalam satu dekade terakhir, penggunaan internet, personal computer dan mobile phone, semakin tinggi dibandingkan dengan penggunaan telepon, fax, bahkan cable tv yang dulu pernah jaya.
Hal itu disampaikan oleh Erri Wahyu Puspitarini, candidat PhD Universitas UTeM Malaysia sekaligus Ketua STMIK Yadika Bangil yang menyampaikan topik berkaitan dengan “Good IT Governance”, dalam forum webinar Bawaslu Mendengar seri #2 “Urgensitas Penggunaan IT dan Pelibatan Generasi Milenial dalam Pengawasan Pemilu”, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Rabu (05/08/2020).
Setelah paparan pembuka tersebut, Erri kemudian menjelaskan parameter pemerintahan yang baik, diantaranya: responsif, transparan, berorientasi kesepakatan, efektif dan efisien, mengikuti peraturan, dan partisipatif.
Menurut Erri, pembagian generasi tidak hanya untuk manusia, seperti generasi milenial yang jadi bahasan kali ini, tidak hanya untuk revolusi industri, yang saat ini masuk 4.0, tapi ada juga dalam pemerintahan digital yang terbagi dalam tiga generasi, yakni: pertama, eGov 1.0, bertujuan sebatas pelayanan yang lebih baik, pemerintahan yang terhubung, dan infrastruktur organisasi.
Kedua, eGov 2.0, lebih berorientasi terbuka dan kolaborasi, penggunaan sosial media, dan big data; Ketiga, eGov 3.0, sudah ada problem solving, memaksimalkan sumber daya yang ada, metodenya juga berbeda, sudah mulai ada smart government, bahkan disiplin keilmuan bervariatif mulai dari lingkungan sampai ekonomi, kata Erri yang saat paparan bertepatan dengan hari ulang tahunnya itu.
Berikutnya, ia juga menjelaskan tantangan dalam e-government, dari sisi internal, sisi eksternal dan dari sisi secara sistem. Dari sisi internal, misalnya soal anggaran, hambatan peraturan, infrastruktur, termasuk juga sumber daya manusianya. Dari sisi ekternal, misalnya tentang akses, terpercaya dan literasi. Sedangkan dari sisi sistem, berkaitan dengan ketersediaan informasi, kompetisi dan kerjasama atara pihak swasta dan pemerintahan.
Menurut perempuan pertama yang jadi Ketua STMIK Yadika Bangil ini, mengutip sebuah penelitian tahun 2019, ada beberapa negara yang menerapkan e-voting dengan beragam status. Pertama, menerapkan secara lengkap; Kedua, menerapkan secara parsial; Ketiga, batal menerapkan setelah ujicoba; Keempat, tidak melanjutkan e-voting; Kelima, proses testing e-voting.
Indonesia, termasuk status yang sedang melakukan testing, pungkasnya.[#HM]
